pemkotmadiun_
10 Aug 2026 09:29:22
Jalannya pemerintahan di pusat dan daerah kudu tegak lurus. Karenanya, apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat juga harus menjadi perhatian di daerah. Seperti dalam urusan pencegahan korupsi. Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun langsung memberikan arahan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pencegahan korupsi tersebut bersamaan rapat dinas di Ruang 13, Senin (10/8). Arahan merupakan hasil rakor Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi bersama Mendagri beberapa waktu yang lalu.
Plt wali kota memang baru saja mengikuti rakor bersama kepala daerah lain di Jawa Timur, Selasa, (2/8) kemarin. Rakor yang berlangsung di Gedung Grahadi Surabaya itu berfokus pada Penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi. Tak heran, jika ada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbagai materi menjadi pembahasan dalam rakor tersebut. Harapannya, setiap potensi, celah, maupun kesalahan yang bisa berujung pada korupsi bisa semakin diminimalkan.
Plt wali kota menambahkan seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan harus diperketat. Pun, polanya juga harus diubah. Pembangunan saat ini harus lebih mengacu pada kebutuhan masyarakat bukan pemerintah.
Selengkapnya bisa diakses melalui website madiunkota.go.id
#pemkotmadiun #kotamadiun
#rakor #integritas #108KotaMadiun
2024 © by Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun