Terima Audiensi Bapas, Plt Wali Kota Buka Ruang Perkuat Pendampingan Klien Pemasyarakatan

MADIUN – Bapas Kelas II Madiun bersilaturahmi dengan Pemerintah Kota Madiun untuk menyampaikan program barunya yaitu Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter). Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyambut baik rencana tersebut dan membuka ruang kolaborasi agar pembimbingan klien pemasyarakatan dapat semakin dekat dengan masyarakat.

“Bapas tadi bersilaturahmi untuk menyampaikan program barunya, Kelayan Binter. Nanti akan ada agenda lagi,” ujar Plt wali kota saat menerima audiensi Bapas Kelas II Madiun di Balai Kota, Kamis (17/9).

Kelayan Binter merupakan program yang disiapkan sebagai wadah kolaborasi di tingkat wilayah untuk mendukung pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan, termasuk pemenuhan kebutuhan pendampingan serta kegiatan positif selama menjalani masa integrasi. Program ini nantinya melibatkan tiga pilar di wilayah, yakni lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Pada tahap awal, pembentukan Kelayan Binter akan diprioritaskan di wilayah dengan jumlah klien pemasyarakatan yang cukup banyak sebelum dikembangkan ke seluruh kelurahan. Saat ini, terdapat sekitar 637 klien pemasyarakatan yang wajib mendapatkan pendampingan dan tersebar di lima kabupaten serta satu kota, dengan 93 di antaranya berada di Kota Madiun.

Plt wali kota pun membuka peluang agar klien pemasyarakatan dapat dilibatkan dalam berbagai program Pemkot Madiun. Tidak hanya kegiatan pengawasan, tetapi juga kerja sosial, pelatihan, hingga kegiatan pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi klien. Ia juga menyebut berbagai program Pemkot dapat disandingkan dengan kegiatan Kelayan Binter. Salah satunya kegiatan bersih-bersih lingkungan yang rutin dilakukan Pemkot. Selain itu, peluang pelatihan juga terbuka dengan mengoordinasikan program tersebut bersama perangkat daerah terkait.

“Coba nanti bagaimana. Pelatihan pun kami enggak apa-apa. Programnya sangat banyak. Tinggal pilih mau program apa, nanti kita tinggal arahkan dengan dinasnya siapa,” ujarnya.

Tindak lanjut kolaborasi tersebut nantinya akan dibahas melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dan forum group discussion (FGD). Pemkot Madiun selanjutnya akan mengoordinasikan bentuk kegiatan dengan perangkat daerah yang relevan, seperti Dinas Sosial, sektor UMKM, maupun perangkat daerah lainnya. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat pendampingan, tetapi juga membuka kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk kembali beraktivitas dan berkontribusi di tengah masyarakat.

(Bip/rat/diskominfo)